Politisi Gerindra: Jokowi Begitu Lihai Memanipulasi Data

Anggota Komisi X dari Fraksi Partai Gerindra Nizar Zahro mengkritik berbagai data yang dipaparkan oleh calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo saat debat kedua pilpres.

Menurut Nizar, Jokowi telah memanipulasi data. Misalnya terkait soal kebakaran hutan.

Jokowi menyebut selama tiga tahun masa pemerintahannya tidak ada kebakaran hutan dan gambut.

Namun data tersebut dibantah oleh Greenpeace Indonesia yang menyebut setidaknya ada 30 ribu hektar hutan terbakar selama periode 2016-2018.

“Capres 01 begitu lihai memanipulasi data. Misalnya soal kebakaran hutan. Jokowi mengklaim selama tiga tahun pemerintahannya tidak ada kebakaran hutan dan gambut,” ujar Nizar melalui keterangan tertulisnya, Senin (18/2/2019).

“Klaim tersebut seketika dibantah oleh Greenpeace Indonesia yg mencuit bahwa semenjak kebakaran hebat 2015, kebakaran terus berlanjut hingga sekarang,” tutur dia.

Tak hanya soal kebakaran hutan, Nizar melihat setidaknya ada 11 isu dengan data yang dinilai tak valid.

Beberapa isu tersebut antara lain soal impor jagung, impor beras, infrastrukur internet, alih fungsi bekas galian menjadi kolam ikan, dan klaim telah membangun 191.000 km jalan desa.

“Semuanya dibumbui dengan data-data bodong. Melihat begitu banyaknya data bodong yang diumbar, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa selama ini capres 01 sudah berkelindan dengan kebohongan,” kata Nizar.

Pada saat debat kedua, Jokowi mengungkapkan bahwa telah membangun sekitar 191.000 kilometer jalan desa.

Klaim tersebut berbeda dengan pernyataan dari menteri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjoyo. Dia mengungkapkan selama empat tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla selama empat tahun, telah membangun 158.691 kilometer jalan desa.

Kemudian Jokowi juga menyatakan bahwa tak ada konflik lahan selama 4,5 tahun terakhir. Namun klaim tersebut tak sesuai dengan kenyataan.

Sepanjang 2018 misalnya, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) telah menangani sebanyak 300 kasus konflik agraria yang terjadi di 16 provinsi.

Dari 300 konflik tersebut, YLBHI menemukan 367 pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan luasan lahan konflik mencapai 488.404,77 hektar.

Konflik agraria terjadi di berbagai sektor seperti pertanian, permukiman, perkebunan, kehutanan, pesisir, tambang, infrastruktur dan energi.