New Zealand Larang Senapan Semi-Otomatis Usai Pembantain Teror Masjid

Semua senjata semi-otomatis gaya militer, senapan serbu dan majalah berkapasitas tinggi akan dilarang di Selandia Baru setelah penembakan massal di dua masjid Christchurch yang menewaskan 50 orang, Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern mengumumkan pada hari Kamis.

“Pada 15 Maret, sejarah kami berubah selamanya. Sekarang undang-undang kami juga akan. Kami mengumumkan tindakan hari ini atas nama semua warga Selandia Baru untuk memperkuat undang-undang senjata kami dan menjadikan negara kami tempat yang lebih aman,” kata Ardern pada konferensi pers di Selandia Baru ibu kota, Wellington.
Pengumuman itu muncul setelah kabinet negara itu sepakat untuk merombak undang-undang dan melarang semi-otomatis gaya militer dan senapan serbu 72 jam setelah serangan Christchurch.

“Setiap senjata semi-otomatis yang digunakan dalam serangan teror pada hari Jumat akan dilarang,” lanjut Ardern, menambahkan bahwa dia berharap undang-undang itu akan berlaku pada 11 April. “Undang-undang ini akan dirancang dan diperkenalkan dengan segera.” Kemudian pada hari Kamis, Polisi Selandia Baru mengumumkan semua 50 mayat dari penembakan telah diidentifikasi. “Ini berarti bahwa semua korban sekarang dapat dibebaskan ke keluarga mereka,” kata Komisaris Polisi Mike Bush dalam sebuah pernyataan. Arden mengatakan “refleksi nasional” untuk orang mati akan diadakan pada hari Jumat – satu minggu setelah serangan itu.

Dia ingin terkenal. Tetapi pemimpin tabah Selandia Baru yang telah menjadi wajah dari sebuah tragedy. Proposal reformasi senjata akan diperkenalkan ke Parlemen pada minggu pertama bulan April. Agar mulai berlaku, anggota parlemen perlu memberikan suara untuk mengubah undang-undang yang ada, Undang-Undang Senjata 1983.

Sementara itu, Gubernur Jenderal Selandia Baru Patsy Reddy telah menandatangani perintah untuk mengklasifikasi ulang beberapa senjata semi-otomatis sebagai senjata semi-otomatis “gaya militer”.
Akibatnya, banyak orang yang memiliki senjata api tertentu secara legal tidak akan lagi dapat memilikinya dengan ketentuan lisensi yang ada.
Amnesti akan diberlakukan untuk senjata yang akan diserahkan mulai hari Kamis. Kabinet telah mengarahkan para pejabat untuk mengembangkan skema pembelian kembali, dan Ardern mengatakan bahwa rincian lebih lanjut akan diumumkan “pada waktunya.”

Bush mengatakan senjata akan dipasang di kantor polisi sehingga warga dapat dengan aman menyerahkan senjata. “Saya tidak bisa cukup menekankan bahwa dalam lingkungan saat ini, penting bagi Anda untuk tidak membawa senjata api yang melanggar hukum sekarang ke mana pun tanpa memberi tahu polisi,” kata Bush. “Sangat penting bahwa kita mengelola transportasi yang aman dan terorganisir dari semua senjata api ke tahanan polisi.”

Ardern menunjuk langkah-langkah serupa yang diambil di Australia setelah pembantaian Port Arthur 1996 sebagai contoh bagi Selandia Baru untuk diikuti, termasuk beberapa “pengecualian untuk petani.”
Menteri Kepolisian Stuart Nash mengatakan RUU itu akan mencakup “pengecualian sempit” untuk polisi dan pasukan pertahanan, serta “penggunaan bisnis yang sah” seperti pengendalian hama profesional.
“Beberapa senjata melayani tujuan yang sah di komunitas pertanian kami,” tambahnya, mencatat bahwa pengecualian telah dibuat untuk senapan kaliber .22 dan senapan yang digunakan untuk berburu bebek.

Seorang pengungsi Suriah dan putranya adalah korban pertama yang dimakamkan di Christchurch. Tindakan segera akan diambil untuk mencegah orang menimbun senjata di depan perubahan undang-undang dan mendorong pemilik senjata untuk menyerahkan senjata mereka, katanya.

Setelah Australia menerapkan larangan serupa, negara itu menghancurkan lebih dari satu juta senjata, dan pembelian kembali amnesti dan amnesti telah dilakukan sejak saat itu. Tahun lalu, lebih dari 57.000 senjata diserahkan, termasuk peluncur roket dan senapan mesin Perang Dunia II.
Setelah reformasi, penembakan massal di Australia turun menjadi nol, bunuh diri senjata menurun rata-rata 4,8% per tahun, dan pembunuhan terkait senjata turun rata-rata 5,5% per tahun.

Telah ada gelombang dukungan untuk undang-undang yang lebih keras tentang senjata setelah serangan teroris Christchurch. Hampir 70.000 warga Selandia Baru telah menandatangani petisi yang menyerukan reformasi kendali senjata, menurut TVNZ. Pada hari Kamis, kerumunan orang berkumpul di luar Parlemen di Wellington untuk menyampaikan petisi-petisi itu kepada anggota parlemen dari seluruh jurang politik.
Asosiasi Kepolisian Selandia Baru menyambut baik perubahan hukum yang direncanakan, mengucapkan selamat kepada pemerintah karena “menunjukkan keberanian untuk mengambil tindakan tegas dan melarang senjata api yang telah menimbulkan begitu banyak kerusakan di Selandia Baru.”

“Saya berharap langkah itu segera menarik dukungan lintas partai karena penting bagi warga Selandia Baru untuk mengetahui bahwa para pemimpin politik mereka semua setuju dengan langkah yang sangat penting ini,” kata presiden asosiasi Chris Cahill dalam sebuah pernyataan.

Kelompok lobi Federated Farmers mengeluarkan pernyataan yang mendukung undang-undang senjata yang lebih keras tetapi mengakui bahwa banyak dari anggotanya tidak akan mendukung keputusannya.
“Ini tidak akan menjadi populer di antara beberapa anggota kami tetapi setelah seminggu perdebatan intens dan perawatan