Sudah 75 Tahun, Kapan Mau Merdeka?

0
154
sumber gambar: mediaindonesia.com

Sudah 75 Tahun, Kapan Mau Merdeka?

Oleh: Intan Nurhaliza

Antusiasme warga desa menyambut dirgahayu Republik Indonesia membuat siapa saja terkesima melihat kecintaan mereka terhadap tahah air. Dengan telaten, mereka memasang umbul-umbul, mengibarkan sang saka merah putih, bahkan mengecat jalanan dengan dana hasil patungan warga. Hati siapa yang tidak tersentuh melihat siluet sang rawi singgah di kibaran sang saka. Perjuangan para satria mengembalikan hak-hak bangsa dari tangan penjarah tertayang kembali di depan mata. Namun, satu hal yang membuat  meringis dan ingin melaung “Pak, Bu, ada hal yang kemerdekaanya masih harus diperjuangkan”.  

Tepat pukul 10.00 WIB 75 tahun yang lalu, Putera Sang Fajar memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dengan itu, Indonesia resmi menjadi negara berdaulat yang bebas dari belenggu penjajah. Perkebunan warga, jalanan, gedung dan unsur fisik lainnya yang sebelumnya diakui oleh orang bermata biru berpindah tangan kepada kaum berkulit sawo matang. Sorak sorai warga menggelegar memenuhi cakrawala kala itu, tanpa mereka sadari bawa yang dijajah bukan hanya lahan perkebunan.

Secara fisik, penjajahan sudah berhenti tujuh puluh lima tahun silam. Namun suntikan pemikiran yang diperoleh selama kurang lebih tiga setengah abad belum pulih. Kemerdekaan pemikiran memang tidak dapat dinyatakan secara simbolik melalui proklamasi melainkan pembuktian secara bertahap. Letak pemikiran yang terkungkung juga tidak bisa tersingkap dengan indra, namun dengan pemikiran itu sendiri.

Kemajuan infrastuktur di suatu daerah tidak menjamin otonomi berpikir masyarakatnya. Kebebasan finansial seseorang juga bukan satu-satunya indikasi kemerdekaan pemikiran. Faktanya di desa yang sudah terjamah dengan infrastuktur yang memadai,  tidak menjamin ketersediaan tranportasi berfikir ke dimensi yang luas. Terekam jelas percakapan tempo lalu, seorang tetangga beranjangsana ke rumah untuk sekadar bertanya kabar dan berkisah tentang asam garam kehidupan yang dilaluinya.

Seorang wanita, yang sudah berkali-kali membangun rumah tangga namun selalu kandas. Ia sudah lama pensiun menjadi permaisuri seorang kepala rumah tangga. Kini ia menunaikan kewajiban yang tidak akan pernah selesai sampai sempurna usia, menjadi ibu.

Tidak salah ketika Henry Ward Beecer mengungkapkan bahwa hati seorang ibu adalah ruang kelas tempat anaknya belajar. Isinya begitu putih, lembut seperti kapas, dan kuat melebihi baja dalam waktu bersamaan, sungguh hebat bukan?

Ia berkisah, perjuangannya membagi napas dengan buah hati. Lima tahun setelah suara tangis sang anak berpadu dengan udara bumi, sosok ayah sampai di garis ujung kehidupannya. Di desa yang sangat lekat dengan budaya patriarki, mencari sosok ayah pengganti bagai keharusan demi menjaga harga diri dan membungkam mulut tetangga tentang hal buruk yang seringkali dikonotasikan dengan status janda.

Pun sebagai laki-laki, bisa dengan mudah berhilir mudik dari satu puan ke puan lainnya. Hingga petualangan ibu mencari kepala keluarga diakhirinya dengan terlahirnya anak ke dua. Si sulung, kini sudah lulus SMK. Ia bercerita tentang bagaimana ia harus bekerja sebagai buruh untuk mengisi perut, membayar biaya sekolah, pun kebutuhan lainnya. Tentu saja penghasilannya tidak cukup. Ia harus meminjam sana-sini. Ketika si sulung membutuhkan telepon genggam, sang ibu menurutinya dengan meminjam uang dari atasan dan menjual genting rumah. Untuk kebutuhan transportasi si sulung, sang ibu membeli kendaraan bermotor yang tidak lain dananya ia peroleh dari pinjaman yang menyebabkan gajinya dipangkas setiap bulan.

Perkataan sang ibu yang seharusnya bisa memantik tetangganya atau siapapun itu ialah,

 “ Gapapa, bibi ikhlas ngeluarin uang segitu buat sekolah si Acep, tetangga kita yang banyak harta belum tentu mau biayain anaknya sekolah, mereka lebih sayang sama uang. Mending uangnya dipake buat beli sawah, beli kambing.”

Iya, pemikiran seperti itu tidak asing bagi penduduk desa. Seperti itulah potret pemikiran terbelenggu yang masih ada di Indonesia, walaupun di desa yang sudah terjamah oleh infrastruktur. Dapat dihitung berapa anak yang menjalani pendidikan selama dua belas tahun. Sisanya? Lebih baik bekerja di sawah, beternak sapi, atau yang paling umum dialami remaja perempuan yaitu menikah.

Sekolah dianggap sebagai kegiatan yang membuang waktu membuang uang. Mereka nyaman dengan lingkungan desa yang kosong ambisi, tidak seperti di kota-kota yang penuh kontroversi. Tanpa mereka sadari kosong ambisi itulah yang menjadi kontroversi bangsa. Ketidakcerdasan mereka dalam memilih pemimpin, mendistribusikan hasil alam, menyuarakan hak-hak mereka, memberikan aspirasi, tentu menjadi racun yang sedikitnya berpengaruh terhadap kemajuan bangsa.

Pendidikan sebagai jembatan menuju kemajuan tidak akan berjalan tanpa terbukanya pemikiran sebagai gerbang pertama. Sosialisasi tentang merdeka belajar, kewajiban belajar sembilan tahun, dan kebijakan-kebijakan lainnya tidak dengan mudah dipahami warga desa. Sangat keliru apabila sasaran sosialisasi yang pertama adalah para guru dan murid. Orang tua yang memiliki otoritas sepenuhnya terhadap anak adalah kunci utama dan pertama kelangsungan pendidikan seorang anak.

 Namun ketika ditinjau kembali, tidak sedikit orang-orang pedesaan yang harus menaklukan jalan-jalan batu, sungai ataupun jembatan yang cacat untuk menjangkau pendidikan. Ketika di kota seorang guru beralih tugas mendatangi murid, di daerah 3T ( tertinggal, terdepan, terluar) murid-murid menanti sang pahlawan untuk memberikan cahayanya, menunggu mantra “Kalau nak pintar, belajar! Kalau nak berhasil, usaha!” yang dilontarkan Tuk Bayan Tula kepada anak-anak laskar pelangi keluar dari mulut guru mereka.

Ketika pandemi menyerang, mereka berinisiatif dan bergerak cepat agar roda pendidikan terus berputar. Melaksanakan pembelajaran jarah jauh tanpa ponsel dan kuota. Inovator pendidikan tersebut salah satunya ada  di Wamena. Dengan media seadanya guru-guru dilibatkan untuk pembelajaran melalui radio,atau keliling untuk memberikan pengajaran dengan jumlah murid yang dibatasi.

Hal serupa juga dilakukan di SDK Galawea di Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. “Kami mengunjungi anak-anak untuk mendampingi belajar, menjemput tugas yang sudah dikerjakan dan memberi tugas untuk mereka kerjakan,” tutur pejuang tarbiah, Maria Ernaliana Seko dan Kristina Ani.

Dengan hamparan daratan yang luas dan disekat oleh laut selebu, dengan ragam budaya dan ragam pemahaman, masalah pendidikan Indonesia memang sangat rumit. Pendidikan adalah perjuangan yang belum usai, meskipun ketidakmerataan pendidikan rasanya sudah klise untuk diperbincangkan.

Pendidikan kita belum merdeka, dengan dicetuskannya frasa “Merdeka Belajar”, bukan hanya judul sebuah kebijkan. Ia adalah sebuah frasa yang terdiri dari banyak unsur. Mengandung harapan, perjuangan, dan cita-cita bangsa. Mereka yang terkungkung pemikirannya, terbelakang infrastrukturnya, tidak bahagia ketika proses belajar mengajar, dan mereka yang punya cita-cita harus belajar merdeka, juga belajar tentang bagaimana belajar itu sendiri. Sudah tidak perlu dijelaskan mengapa pendidikan dan merdeka belajar adalah hal krusial bagi sebuah bangsa. Masih ingatkah apa yang di katakan John F. Kennedy?

“Kemajuan kita sebagai bangsa tidak bisa lebih cepat daripada kemajuan kita dalam pendidikan. Pikiran manusia adalah sumber daya fundamental kita”. Sudah 75 tahun, sebelum angkanya semakin besar semoga jalan menuju kemerdekaan semakin terbuka lebar.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here